Jokowi Sebagai “Public Darling” Tinggal Peresmian Saja

Jakarta, LintasPersitiwa - Jokowi yang sudah berpindah dari media darling (tokoh yang disukai media) menjadi public darling (tokoh yang disukai rakyat),  sebetulnya tinggal peresmian saja dan sekedar mengikuti prosedur politik untuk menjadi Presiden RI.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Victor Silaen dan wartawan senior Satrio Arismundar dalam kursus pelatihan strategi media yang diadakan Relawan Jokowi (Bara JP) di Jakarta Sabtu (9/11). 

Berbicara dalam sesi pertama dengan Max Lawalata sebagai moderator, Victor mengatakan, sejak putaran pertama pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah media darling. Sejak awal 2013 Jokowi menjadi public darling. Karena publik yang mau, tak ada yang bisa mencegah.

                 

“Nasib bangsa ini jangan sampai diserahkan kepada orang yang tidak jelas. Sementara ini hanya Jokowi yang dipercaya rakyat, fakta ini harus diyakini semua pihak sebagai keinginan rakyat yang tidak bisa dibendung,” kata Victor, mantan wartawan Tempo dan Forum.

                 

Victor yakin, dukungan rakyat bukan hanya berupa pilihan di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga berupa energi berupa waktu dan biaya. “Rakyat juga akan mengawal Jokowi, supaya bisa bekerja dengan tenang,” kata Victor, mantan wartawan majalah Tempo dan Forum.

                

 Satrio yang berbicara pada sesi dua, mengatakan, mencermati perkembangan sekarang ini, Jokowi hanya menunggu formalitas parpol mengajukan Capres. “De facto, Jokowi sudah terpilih,” ujar Satrio yang semakin wartawan Kompas dikenal sebagai peliput perang.

                 

Menurut Satrio, sekarang ini banyak yang bersikap nihilistik, semua salah. Ada saja yang tak setuju Jokowi 2014. Namun ketika ditanya siapa Capres yang cocok, tak bisa menjawab. “Kalau cuma bisa omong begitu, kan nihilistik, semua salah,” katanya.

                 

Gerakan rakyat seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi, Bara JP), menurut Sarrio tidak terjebak pada birokrasi partai. Semua orang bisa bergerak sendiri-sendiri, mengambil inisiatif sesuai kondisi masing-masing.

                

“Hanya relawan yang bisa kreatif. Orang yang tak bermotif uang, akan selalu menggali potensi. Sampai sekarang, hanya Jokowi yang mempunyai relawan, yaitu yang tidak digerakkan oleh partai (PDIP) dan Jokowi sendiri. Makanay tinggal peresmian saja,” tukas Satrio. (RJ)

Tak Diundang KPU ke Rapat Penetapan DPT, DPR Protes

Jakarta, - Komisi II DPR mengajukan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diundang untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin (4/11/2013). Di sisi lain, KPU mengklaim telah mengirim surat undangan yang dimaksud.

"Sebelum dibuka, saya mau mengatakan, Komisi (II DPR) tidak diundang dalam rapat ini," kata pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Arif Wibowo memotong kata sambutan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membuka rapat di Ruang Rapat Utama KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).

Arif yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan, kehadirannya dalam rapat tersebut sebagai pengurus partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

"Saya di sini mewakili partai. Justru kalau ada anggota komisi yang hadir saya protes, karena saya tidak mendapat undangan," kata Arif.

Husni menanyakan kepada Arif apakah undangan rapat yang dikirimkan pihaknya belum sampai.

"Belum sampai ya? Nanti dijelaskan oleh Sekjen (Sekretaris Jenderal KPU Arief Rahman Hakim)," kata Husni.

KPU menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional, Senin (4/11/2013) di Gedung KPU. KPU masih berkeyakinan, DPT akan ditetapkan hari ini.

"Kami sangat optimistis DPT bisa kami tetapkan hari ini. Hasil kemarin (rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi, Minggu, 3/11/2013) dari 33 provinsi sudah masuk semua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di Gedung KPU sebelum rapat dimulai.

Ia mengatakan, hingga hari ini belum ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal pengunduran penetapan DPT. Untuk itu, dia juga berharap Bawaslu mendukung pihaknya dalam forum rapat pleno yang juga akan dihadiri partai politik peserta pemilu dan Komisi II DPR.

Bawaslu Dukung KPU Tetapkan DPT Hari Ini

Jakarta, - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional, Senin (4/11/2013) hari ini.

"Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT secara nasional hari ini. Maka Bawaslu bisa memahaminya," kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia kerja keras KPU tersebut tampak dari 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Padahal sebelumnya, kata dia, dari hasil sinkronisasi data antara milik KPU dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditemukan 20,3 juta data pemilih yang tidak sinkron.

KPU menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional, Senin (4/11/2013) di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. KPU masih berkeyakinan, DPT akan ditetapkan hari ini.

"Kami sangat optimistis DPT bisa kami tetapkan hari ini. Hasil kemarin (rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi, Minggu, 3/11/2013) dari 33 provinsi sudah masuk semua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di Gedung KPU sebelum rapat dimulai.

Dia mengatakan, KPU provinsi telah menyampaikan fakta dan bukti dalam penetapan DPT dari tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, ujarnya, DPT di tingkat provinisi sudah siap untuk disampaikan pada rapat pleno terbuka dan direkapitulasi menjadi DPT nasional.

Relawan Jokowi adakan Kursus Gratia Strategi Media

Jakarta, LintasPeristiwa – Menyadari lawan-lawan politik Jokowi mempunyai sumber daya tak terhingga dan mampu memanipulasi opini publik, Relawan Jokowi (Bara JP) membekali diri dengan pengetahuan strategi dan aplikasi praktis media.
”Kursus secara gratis kepada siapa saja pendukung Jokowi, Sabtu (9/11), pukul 10.00 sampai 15.00. Pembicara, Dr Victor Silaen MA, Dr Emrus dan Satrio Arismunandar,” ungkap Relawan Nasional, Max Lawalata di Jakarta Senin (4/11).
          
Ketiga pembicara berkompeten dalam strategi komunikasi (termasuk media sosial). Victor dan Emrus, dosen FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH). Satrio, mantan wartawan Kompas yang juga ilmuwan komunikasi.
         
”Kemampuan media harus dimanfaatkan maksimum, maka perlu strategi dan keahlian aplikasi praktris. Ciri khas sukarelawan (relawan), menggali potensi diri,” ujar Satrio, yang semasa wartawan Kompas dikenal luas sebagai peliput perang.          
          
Kegiatan diadakan di Kantor DPP Relawan Jokowi, Jl Bhineka Raya 3, Cawang Baru, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Daftar ke jandryluhukay@ymail.com,  mengisi petisi di baranews.co. Atau, telepon ke 021 8566 755.
          
Victor akan menyajikan makalah, mengapa Jokowi yang terbaik 2014 dan bukan 2019. Emrus, kiat sosialisasi secara efektif. Topik yang sama dengan Emrus, akan dibahas dan diperagakan Satrio Arismunandar.
           
Selama ini, Relawan Jokowi mendekati masyarakat bawah (yang umumnya bukan pengguna media sosial), dengan mengisi rubrik setiap hari di HU Sentana,  segmen pembaca menengah ke bawah.

Sumber daya penulis, di Relawan Jokowi banyak mantan wartawan dan wartawan aktif. ”Nurani mana bisa berbohong, maka jangan heran kalau banyak Relawan Jokowi yang masih berprofesi wartawan aktif,” jelas Max.

Menjawab pertanyaan, Max Lawalata menipis dugaan pendukung Jokowi di media sosial yang hanya segelintir. ”Ucapan demikian hanya dari orang yang hendak berbohong mengingkari kenyataan. Elektabilitas sudah bicara, mau bantah bagaimana,” katanya.
          
Jika masyarakat modern tidak percaya hasil polling, berarti tidak percaya bahwa  ilmu statistik sudah berkembang pesat. Untuk mengetahui apa saja penyakit seseorang, tak perlu mengeluarkan seluruh darahnya, cukup sample beberapa tetes saja.
          
”Manusia modern yang tidak percaya statistik, sesungguhnya tidak punya hak hidup dalam dunia modern. Atau, orang seperti itu sama saja menyikapi dunia modern dengan pikiran kuno, jadi jaka sembung bawa golok,” katanya.
          
Max menantang musuh-musuh Jokowi membuktikan apakah mereka mempunyai relawan gratis yang tidak dibayar. ”Kalau kami, sama sekali tak dibayar, keluar ongkos dari kantong sendiri untuk berbagai kegiatan,” tandasnya.
          
Makna Relawan Jokowi yang swadaya, Jokowi didukung rakyat dan bermula dari inisiatif rakyat, bukan diawali dukungan elit. Karena rakyat yang berkeinginan, niscaya tak tertandingi kekuatan mana pun. (RJ)

Amerika Desak Mesir Akhiri Masa Darurat

Kairo,- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Minggu (3/11/2013), mendesak penguasa sementara Mesir untuk tidak memperpanjang status "keadaan darurat". Masa darurat pemerintahan Mesir akan berakhir pada bulan ini.

Informasi mengenai desakan Kerry itu disampaikan salah satu pejabat senior Amerika yang turut dalam rombongan Kerry. Saat ini dia dalam perjalanan dari Mesir ke Arab Saudi. "Dia mendesak keras untuk tidak memperpanjang keadaan darurat saat peraturan itu berakhir pada 14 November", kata pejabat Kementerian Luar NEgeri Amerika yang mensyaratkan anonimiitas.

"Dia mengatakan bahwa tindakan keras yang sedang berlangsung adalah tidak pantas dan inklusivitas menuntut suatu program edukasi kepada Ikhwanul Muslimin dan lainnya," tambah pejabat itu. Sementara Presiden sementara Mesir Adly Mansour, lanjut pejabat itu, mengatakan kepada Kerry bahwa dia tidak benar-benar menggunakan kekuasaan yang diberikan di bawah keadaan darurat selain memberlakukan jam malam. Menurut pejabat tersebut, meski tak ada komitmen dinyatakan oleh Mansour tetapi "bahasanya positif."

SBY Terpilih Jadi Presiden karena Ganteng

Jakarta, - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid mengatakan, salah satu faktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan Pemilu Presiden 2004 adalah karena berwajah ganteng.

Ryaas mengatakan hal itu dalam diskusi Mencari Sosok Ideal Pemimpin Bangsa: Jalan Panjang Menuju Pilpres 2014 di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Minggu (3/11/2013). "Pada 2004 itu, kebanyakan memilih Presiden SBY karena ganteng. Ini fakta, bukan cerita, atau pilkada milih yang ganteng dan cantik, padahal enggak menyelesaikan masalah," kata Ryaas.

Pada Pemilu 2004, saingan kuat SBY adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ryaas menceritakan, dia kemudian mengetahui SBY ketika itu disukai media sehingga bisa unggul dari Megawati. Karena itu, lanjut Ryaas, media dapat menjadi penentu siapa yang menjadi presiden. "SBY terpilih karena media. Media yang menjadikan dia presiden," ujarnya.

Menurut dia, sosok ideal presiden adalah yang mengetahui permasalahan bangsa dan berupaya menyelesaikannya. Rakyat pun seharusnya memilih dengan penilaian obyektif. "Jadi presiden itu kan bukan hanya duduk, pidato, tapi tahu apa masalah besar yang kita hadapi," katanya.

Jokowi: Urusan Apa Saya dengan Sadap-menyadap?

Jakarta, - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak habis pikir atas pernyataan anggota DPR RI Ramadhan Pohan yang mengatakan bahwa dirinya turut bertanggung jawab atas penyadapan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintahan RI.

"Kok saya? Apa urusan saya dengan sadap-menyadap?" ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2013).

Saat ditanya apa yang Jokowi tangkap dari maksud pernyataan Ramadhan, Jokowi hanya berkelakar bahwa pernyataan itu adalah bentuk "korsleting" pemikiran politisi Partai Demokrat itu. "Korslet," singkatnya sambil tertawa.

"Loh, kok korslet ya," cetus Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengungkapkan, ia memang bertanggung jawab soal berdirinya bangunan di DKI, yakni melalui Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI. Namun, dia menolak jika ikut bertanggung jawab atas aktivitas yang ada di dalam bangunan tersebut, apalagi soal sadap-menyadap.

"Semua izin kalau sudah dipenuhi ya diberikan dinas saya, tapi kalau urusan sadap-menyadap, ya lain dong," ujar Jokowi.

"Wong sebelum dibangun saja sudah (disadap)," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi I DPR RI, Ramadhan Pohan, mengkritik keputusan Pemprov DKI yang memberikan izin pembangunan dan renovasi Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ia menilai, izin itu membuka celah bagi Negeri Paman Sam tersebut untuk membuka celah bagi AS untuk menyadap.

"Izin pembangunan Kedubes itu kan dari Jokowi. Kalau benar, itu berarti memberikan lampu hijau untuk disadap," ujarnya.