Relawan Jokowi adakan Kursus Gratia Strategi Media

Jakarta, LintasPeristiwa – Menyadari lawan-lawan politik Jokowi mempunyai sumber daya tak terhingga dan mampu memanipulasi opini publik, Relawan Jokowi (Bara JP) membekali diri dengan pengetahuan strategi dan aplikasi praktis media.
”Kursus secara gratis kepada siapa saja pendukung Jokowi, Sabtu (9/11), pukul 10.00 sampai 15.00. Pembicara, Dr Victor Silaen MA, Dr Emrus dan Satrio Arismunandar,” ungkap Relawan Nasional, Max Lawalata di Jakarta Senin (4/11).
          
Ketiga pembicara berkompeten dalam strategi komunikasi (termasuk media sosial). Victor dan Emrus, dosen FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH). Satrio, mantan wartawan Kompas yang juga ilmuwan komunikasi.
         
”Kemampuan media harus dimanfaatkan maksimum, maka perlu strategi dan keahlian aplikasi praktris. Ciri khas sukarelawan (relawan), menggali potensi diri,” ujar Satrio, yang semasa wartawan Kompas dikenal luas sebagai peliput perang.          
          
Kegiatan diadakan di Kantor DPP Relawan Jokowi, Jl Bhineka Raya 3, Cawang Baru, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Daftar ke jandryluhukay@ymail.com,  mengisi petisi di baranews.co. Atau, telepon ke 021 8566 755.
          
Victor akan menyajikan makalah, mengapa Jokowi yang terbaik 2014 dan bukan 2019. Emrus, kiat sosialisasi secara efektif. Topik yang sama dengan Emrus, akan dibahas dan diperagakan Satrio Arismunandar.
           
Selama ini, Relawan Jokowi mendekati masyarakat bawah (yang umumnya bukan pengguna media sosial), dengan mengisi rubrik setiap hari di HU Sentana,  segmen pembaca menengah ke bawah.

Sumber daya penulis, di Relawan Jokowi banyak mantan wartawan dan wartawan aktif. ”Nurani mana bisa berbohong, maka jangan heran kalau banyak Relawan Jokowi yang masih berprofesi wartawan aktif,” jelas Max.

Menjawab pertanyaan, Max Lawalata menipis dugaan pendukung Jokowi di media sosial yang hanya segelintir. ”Ucapan demikian hanya dari orang yang hendak berbohong mengingkari kenyataan. Elektabilitas sudah bicara, mau bantah bagaimana,” katanya.
          
Jika masyarakat modern tidak percaya hasil polling, berarti tidak percaya bahwa  ilmu statistik sudah berkembang pesat. Untuk mengetahui apa saja penyakit seseorang, tak perlu mengeluarkan seluruh darahnya, cukup sample beberapa tetes saja.
          
”Manusia modern yang tidak percaya statistik, sesungguhnya tidak punya hak hidup dalam dunia modern. Atau, orang seperti itu sama saja menyikapi dunia modern dengan pikiran kuno, jadi jaka sembung bawa golok,” katanya.
          
Max menantang musuh-musuh Jokowi membuktikan apakah mereka mempunyai relawan gratis yang tidak dibayar. ”Kalau kami, sama sekali tak dibayar, keluar ongkos dari kantong sendiri untuk berbagai kegiatan,” tandasnya.
          
Makna Relawan Jokowi yang swadaya, Jokowi didukung rakyat dan bermula dari inisiatif rakyat, bukan diawali dukungan elit. Karena rakyat yang berkeinginan, niscaya tak tertandingi kekuatan mana pun. (RJ)

SBY Terpilih Jadi Presiden karena Ganteng

Jakarta, - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid mengatakan, salah satu faktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan Pemilu Presiden 2004 adalah karena berwajah ganteng.

Ryaas mengatakan hal itu dalam diskusi Mencari Sosok Ideal Pemimpin Bangsa: Jalan Panjang Menuju Pilpres 2014 di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Minggu (3/11/2013). "Pada 2004 itu, kebanyakan memilih Presiden SBY karena ganteng. Ini fakta, bukan cerita, atau pilkada milih yang ganteng dan cantik, padahal enggak menyelesaikan masalah," kata Ryaas.

Pada Pemilu 2004, saingan kuat SBY adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ryaas menceritakan, dia kemudian mengetahui SBY ketika itu disukai media sehingga bisa unggul dari Megawati. Karena itu, lanjut Ryaas, media dapat menjadi penentu siapa yang menjadi presiden. "SBY terpilih karena media. Media yang menjadikan dia presiden," ujarnya.

Menurut dia, sosok ideal presiden adalah yang mengetahui permasalahan bangsa dan berupaya menyelesaikannya. Rakyat pun seharusnya memilih dengan penilaian obyektif. "Jadi presiden itu kan bukan hanya duduk, pidato, tapi tahu apa masalah besar yang kita hadapi," katanya.

Strategi Pengupahan Lemah Fasilitas Buruh Belum Terwujud

Jakarta,  — Buruh tidak akan pernah menikmati kenaikan upah karena inflasi tinggi. Harga barang yang mahal membuat penerimaan riil selalu menyusut. Pemerintah harus menekan inflasi serendah mungkin dengan menyediakan transportasi, perumahan murah, dan perlindungan sosial.

Pemerintah tidak memiliki strategi perburuhan dan pengupahan yang komprehensif. Hal ini mengakibatkan buruh selalu menuntut kenaikan upah menjelang akhir tahun.

Demikian benang merah pendapat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar di Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta Sekretaris Eksekutif Apindo Jawa Barat di Bandung Rudi Martono, Minggu (3/11).

”Kenaikan upah dan harga-harga seperti kejar-kejaran. Mari buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama mengendalikan keadaan ini supaya forum tripartit tidak formalitas semata,” kata Andi.

Harga kebutuhan pokok yang terus membubung membuat buruh hampir tak dapat menikmati jerih payah. Seorang buruh lajang menghabiskan sekitar 45 persen dari upah untuk kontrak kamar atau rumah, 30 persen untuk makan sehari-hari, dan 15 persen untuk ongkos angkutan.

Andi mengingatkan, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, pada tahun 2012, mengatakan, pemerintah akan menyiapkan ratusan bus gratis dan rumah susun untuk buruh di kawasan industri. Pemerintah juga berjanji membangun rumah sakit buruh agar buruh bisa berobat gratis.

Andi menagih keseriusan pemerintah mengatasi pungutan liar yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Menurut Bank Dunia pada 2012, pengusaha mengeluarkan 20 persen-22 persen dari biaya produksi untuk pungutan liar dan hanya 9 persen-12 persen untuk komponen upah.

”Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah supaya buruh hidup layak. Jika angkutan buruh sebagai salah satu dari tiga janji untuk buruh itu bisa dipenuhi, biaya hidup buruh sudah berkurang,” kata Andi.
Mekanisme pasar

Timboel meminta pemerintah berkonsentrasi menjaga upah riil buruh. Menurut Timboel, kenaikan upah nominal tidak berkorelasi positif terhadap upah riil akibat inflasi yang tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000 per bulan, naik dari Rp 1.118.009 per bulan pada 2010. Penetapan UMP tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta per bulan pada akhir tahun 2012 telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat industri padat karya kolaps.

Pemerintah perlu meniru langkah Pemerintah China yang membangun fasilitas permukiman lengkap bagi buruh di dalam kawasan industri dan menyubsidi harga pangan. Strategi ini membuat buruh tinggal dekat tempat kerja sehingga mereka memiliki kelebihan likuiditas dan daya beli pun meningkat.

Sofjan Wanandi yang dihubungi di Kendari menegaskan bahwa kesejahteraan buruh tidak bisa dipenuhi dengan upah semata. Pemerintah harus bisa mewujudkan janji membangun perumahan buruh di kawasan industri, menekan suku bunga perbankan untuk mendorong investasi, menekan penyelundupan, memberantas pungutan liar, dan membangun infrastruktur untuk menaikkan daya saing industri.

”Ongkos produksi menjadi lebih murah sehingga pengusaha bisa menaikkan upah buruh. Sekarang ini kami semakin susah bersaing dengan barang impor dan ini masalah kita semua karena investor mulai jera masuk sektor industri padat karya,” kata Sofjan.

Rudi Martono mengemukakan, pengusaha juga membayar pajak. Dari kontribusi pajak yang jumlahnya tidak sedikit, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat atau buruh, jaminan pelayanan kesehatan gratis, transportasi murah, dan juga pembangunan infrastruktur guna menekan ekonomi biaya tinggi.

Ketika masih bermasalah, hal ini bisa berdampak pada beban operasional perusahaan ataupun makin beratnya beban buruh. Akhirnya, yang dituntut buruh kepada pengusaha adalah upah yang begitu tinggi, yang sangat memberatkan, bahkan sulit dipenuhi pengusaha.

Di tengah kerumitan penentuan upah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yakin pengusaha dan buruh di wilayah tugasnya bisa menerima keputusannya atas besaran UMP Sumatera Barat 2014. Pada 1 November 2013, UMP Sumatera Barat 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.490.000 per bulan.

”Proses penetapan UMP sudah dilewati dengan diskusi dan musyawarah dengan semua pihak dalam tripartit. Lalu keputusan sudah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua. Sudah saya putuskan dan sejauh ini tidak ada keberatan,” tutur Irwan Prayitno.

Besaran UMP tersebut naik dari tahun 2013 sebesar Rp 1.400.000 per bulan dan tahun 2012 sebesar Rp 1.350.000 per bulan. Penetapan UMP tersebut merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Kapolri Siapkan Nama-nama Calon Kabareskrim

Jakarta, - Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman mengaku, telah menyiapkan sejumlah kandidat yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Saat ini, para kandidat calon kabareskrim tersebut masih dalam proses seleksi.

"Sedang kita proses, karena kita ingin pilih personel-personel yang akan mengisi jabatan tersebut betul-betul yang memiliki kompetensi," kata Sutarman di Mabes Polri, Senin (4/11/2013).

Menurut Sutarman, jabatan kabareskrim merupakan salah satu posisi penting di tubuh Polri. Untuk itu, diperlukan sosok pimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga dapat menyelesaikan seluruh perkara yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri. Sayangnya, saat disinggung siapa saja kandidat yang akan menduduki jabatan yang ditinggalkannya tersebut, Sutarman masih enggan untuk membeberkannya.

"Namanya banyak, tapi saya enggak sebutkan sekarang," ujarnya.

Selain kabareskrim, jabatan yang dalam waktu dekat akan memerlukan pergantian perwira berpangkat bintang tiga yakni Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Jabatan tersebut saat ini diduduki oleh Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo. Namun, Imam sendiri akan segera memasuki masa pensiun pada akhir 2013.

Menanggapi hal tersebut, Sutarman mengaku, juga telah mempersiapkan pengganti Imam untuk menduduki jabatan tersebut.

"Sama kita, kita assesment, yang sesuai, yang punya kompetensi, integritas yang baik, kita proses dulu," katanya.

KPU Tak Perlu Tunda Penetapan DPT

Jakarta, - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ia khawatir penundaan itu akan berpengaruh pada proses penyiapan logistik pemilihan umum yang dilakukan KPU.

Agun menjelaskan, DPT yang dimiliki KPU saat ini memang belum sempurna. Akan tetapi, KPU tak perlu menunda kembali penetapan DPT karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sampai bergulirnya waktu pemilihan.

"Karena bila sampai ditunda, itu dapat mengganggu tahapan-tahapan pemilu selanjutnya, seperti tahapan untuk pengadaan logistik pemilu. Pengadaan logistik pemilu ini kan tidak mungkin tanpa proses tender, proses lelang, dan lain sebagainya," kata Agun di Jakarta, Senin (4/11/2013).

Politisi Partai Golkar ini meminta publik dan parpol peserta pemilu tidak mengidentikkan pemilu 2014 dengan 2009. Ia mengajak semua pihak berpikir positif untuk menyukseskan pemilu tanpa kepentingan apa pun.

"Ketidakberesan DPT harus diselesaikan, tapi tidak perlu mengganggu tahapan pemilu. DPT yang belum clear kan ada pengawasan dari Bawaslu," ujarnya.

KPU bersikukuh menetapkan DPT sesuai dengan jadwal yang disepakati terdahulu, yaitu Senin (4/11/2013). Sikap tersebut diambil meski masih banyak tuntutan penetapan DPT dari DPR dan partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya tidak menyangkal bahwa masih ada persoalan terkait nomor induk kependudukan (NIK). Soal pemberian NIK kepada pemilih tersebut, kata Hadar, akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri.

AJI Jakarta: Upah Reporter Tahun 2014 Adalah Rp 5,7 Juta Per Bulan

Jakarta, - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyebutkan angka upah layak untuk profesi jurnalis di Jakarta adalah sebesar Rp 5,7 juta per bulan. Angka tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup layak di Jakarta.

"Besaran upah layak ini kami peroleh dengan perhitungan dan analisis  terhadap 39 barang dan jasa menyangkut kebutuhan hidup layak bagi  seorang jurnalis di Jakarta," ujar Ketua AJI Jakarta, Umar Idris, Minggu (3/11/2013).

Ia menuturkan, komponen yang mengambil porsi terbesar dari jumlah tersebut adalah untuk kebutuhan makanan yaitu sebesar Rp 2,1 juta per bulan.

Selain itu komponen-komponen lain sebagai kebutuhan penunjang tugas jurnalistik yang mencapai besaran angka Rp 1,5 juta per bulan. 

"Sisanya adalah kebutuhan tempat tinggal dan sandang," tukasnya.Terkait hal tersebut, AJI Jakarta mengimbau perusahaan media dan organisasi perusahaan media cetak, online dan radio dan televisi untuk menjadikan upah layak ini sebagai acuan dalam memberikan upah minimal kepada jurnalis setingkat reporter, dengan pengalaman kerja satu tahun dan baru saja diangkat menjadi karyawan tetap.

Karena faktanya, hingga saat ini, dalam survey yang diselenggarakan AJI Jakarta, sebagian besar media masih memberikan upah yang jauh di bawah upah layak kepada para reporternya.

"Ini terjadi di media cetak, online dan radio dan televisi. Dalam survei upah jurnalis, rata-rata upah reporter di Jakarta di kisaran Rp 3 juta per bulan," imbuhnya.

AJI Jakarta memandang tingkat upah layak ini sangat penting agar  jurnalis lebih professional dalam menjalankan tugasnya.

Rendahnya upah dan kesejahteraan jurnalis membuat profesi ini akan selalu  rentan terhadap godaan suap/amplop dalam bentuk apapun.

"Kondisi ini sangat berbahaya bagi kebebasan pers karena pers dapat dikendalikan oleh kepentingan narasumber, tidak lagi mengabdi kepada kepentingan publik," tandasnya.

Gus Dur, Sosok Pemimpin Lengkap

Jakarta, - Pemimpin bangsa tidak hanya sebagai seorang politisi, tetapi juga seorang negarawan. Sifat kepemimpinan yang demikian ditemukan dalam sosok presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau akrab dipanggil Gus Dur.
 
”Sebagai seorang pemimpin, Gus Dur itu lengkap,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam seminar bertema ”Role Model Pemimpin dan Guru Bangsa” serta bedah buku Gus Dur Ku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita karya Muhammad AS Hikam di Bentara Budaya Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Acara tersebut diselenggarakan Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Turut hadir sebagai pembicara Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) Letnan Jenderal (Purn) TB Silalahi, serta pengusaha Chairul Tanjung. Selain itu, hadir juga Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas Agum Gumelar dan pengarang Muhammad AS Hikam.

Mahfud, yang menjabat menteri pada era pemerintahan Gus Dur, mengatakan, buku yang ditulis Hikam memberikan gambaran mengenai sosok Gus Dur. Di dalam diri Gus Dur tampak jelas sikap sebagai seorang politisi dan negarawan. ”Politisi itu maunya menang-menangan, sementara negarawan maunya benar-benaran,” ujarnya.

Gus Dur menunjukkan sikap sebagai politisi, kenang Mahfud, saat dia menghadapi desakan sejumlah elite politik pada tahun 2001 agar kabinet dirombak. Kabinet lalu dibentuk lagi dengan campur tangan sejumlah elite politik tersebut. ”Imbalannya”, Gus Dur tidak akan dijatuhkan dari jabatannya sebagai presiden. ”Sebagai politisi, Gus Dur tidak mau kalah karena menilai perombakan itu inkonstitusional,” katanya.

Namun, Gus Dur juga bisa tampil sebagai seorang negarawan. Hal itu ditunjukkan Gus Dur menjelang Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Saat itu, ada kelompok yang menjamin Gus Dur tidak akan diturunkan sebagai presiden asalkan dia mau mengubah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
”Gus Dur menolak keras permintaan itu. Dia menyatakan lebih baik mundur daripada harus mengubah Pancasila sebagai dasar negara,” tutur Mahfud.

TB Silalahi menyebut Gus Dur sebagai seorang tokoh nasional sekaligus negarawan. Meski bukan orang yang sempurna, Gus Dur masih tepat disebut sebagai bapak bangsa. ”Gus Dur adalah pemimpin yang melindungi semua golongan masyarakat, etnis, ras, dan agama,” katanya.
Hal yang sama dikatakan Chairul Tanjung. Meski mengaku tidak terlalu mengenal Gus Dur, dia mengatakan, ”Saya percaya Tuhan memberi pemimpin sesuai dengan zamannya. Gus Dur diberi peran yang luar biasa dalam mengedepankan pluralisme dan multikulturalisme.”

Apa yang dilakukan Gus Dur saat menjadi presiden amat bermanfaat bagi perjalanan bangsa Indonesia hingga sekarang.

Menghargai pemimpin
 
Hikam mengatakan sengaja menulis buku tentang Gus Dur agar bangsa Indonesia belajar menghargai pemimpinnya. Dia mengumpulkan berbagai tulisan mengenai Gus Dur dan membuat perpustakaannya. ”Hal semacam ini dilakukan oleh bangsa-bangsa yang beradab,” ujarnya.
Mengutip pernyataan Franz Magnis-Suseno dalam kata pengantar bukunya, Hikam mengatakan, tidak banyak pemimpin di Indonesia yang memiliki jiwa kenegarawanan. Salah satu pemimpin yang memiliki jiwa kenegaraan adalah Gus Dur.

Pemimpin ke depan, menurut Magnis-Suseno, harus memiliki visi, semangat, dan keberanian. Pemimpin juga harus memiliki integritas dan bisa memimpin secara demokratis.
”Jangan memilih pemimpin yang emosional, tetapi yang ikhlas. Jangan berharap pada orang yang suka mencari pencitraan, tetapi lihat apa yang dilakukannya. Kita perlu seorang pemimpin yang berani tidak populer,” ujar Magnis-Suseno.

Agum Gumelar dalam sambutannya mengatakan, Gus Dur adalah pemimpin yang berjiwa besar. ”Mari kita ambil kelebihannya dan kita tinggalkan kekurangannya. Untuk pemimpin 2014, harus bisa mengambil apa yang baik dari pemimpin sebelumnya,” katanya.

Kode dan Penghubung dalam Transaksi di MK

Jakarta, - Dugaan permainan dalam penanganan perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan berbagai cara. Sejumlah istilah dan orang yang jadi penghubung ditemukan di kasus ini.
Ahmad Suryono, kuasa hukum salah satu calon wali kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (31/10), di Jakarta, mengatakan, saat beracara di MK, ia dapat informasi mengenai sejumlah paket pemenangan yang dapat dipilih di MK, misalnya paket hemat, paket dominan (lima hakim), dan paket sembilan hakim. Setiap paket punya harga berbeda.

Suryono juga mendengar adanya kata kunci, yang merujuk ke partai tertentu, untuk mendekati hakim konstitusi tertentu. ”Hari pertama setelah kalah beperkara di MK, kami legawa. Namun, tiba-tiba ada yang bilang, kami tak mungkin menang karena sudah ada yang mengamankan Rp 20 miliar,” katanya.
Ia mengaku mengetahui uang itu diambil dari bank apa dan oleh siapa. Namun, dia masih menelusuri penerima uang itu.

Mantan calon wali kota Palembang, Sarimuda, mengatakan, ia pernah dihubungi seseorang saat beperkara di MK. Namun, orang itu menolak menyebut namanya sebelum mereka bertemu. ”Saya menolak bertemu dia,” katanya.
Saat beperkara di MK, Sarimuda juga mendapat bukti adanya penyerahan uang pada Mei lalu oleh pihak lain. Orang yang menerima uang itu sudah diperiksa KPK karena diduga terkait dengan mantan hakim MK Akil Mochtar.

Marihot Siahaan, pengacara Sarimuda, mengatakan, pihaknya akan melaporkan hakim MK ke penegak hukum karena memberi keterangan palsu dalam putusan.
Gigih Guntoro, Presidium Solidaritas Pengacara Pilkada, berharap ada terobosan hukum terhadap putusan MK yang di dalamnya ada permainan perkara.

Ketua MK terpilih, Hamdan Zoelva, mengatakan, pihaknya belum mendengar adanya modus-modus yang digunakan para ”mafia” perkara pilkada, seperti tawaran paket hakim ataupun penggunaan pihak tertentu untuk memenangkan gugatan di MK.

”Beri data lengkap ke MK dan kami akan langsung tindak lanjuti. Jika, misalnya, itu belum ditangani KPK, kalau perlu kami akan lapor ke KPK. Di samping itu, kami juga akan melakukan penyelidikan internal,” kata Hamdan.